mataram4d
LIVEKesultanan Mataram mengubah peta kekuasaan Jawa melalui beberapa tahap: berawal sebagai wilayah bawahan Pajang, berkembang menjadi kerajaan dengan jangkauan luas, lalu berubah status sebelum terpecah pada 1755. Tiap tahap memperlihatkan perubahan yang berbeda—dari siapa yang berkuasa, seberapa jauh jangkauannya, hingga bagaimana wilayahnya dibagi. [1]
Dari wilayah Pajang menjadi kesultanan
Pada 1570-an, Ki Ageng Pamanahan menerima kekuasaan atas tanah Mataram dari Sultan Adiwijaya, penguasa Pajang, sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan Arya Panangsang. Mataram saat itu merupakan kadipaten dan bagian dari wilayah Pajang. [1]
Setelah Adiwijaya wafat pada 1582, Pajang mengalami perebutan kekuasaan: Pangeran Benawa tersingkir dari takhta oleh Arya Pangiri. Sutawijaya, putra Pamanahan yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senapati, menggantikan ayahnya sekitar 1584 dan mulai melepaskan Mataram dari kekuasaan Pajang. Mataram didirikan sebagai kesultanan pada 1586; pada tahun itu pula Pajang tercatat masuk ke dalam kedaulatannya setelah Benawa menyerahkan takhta. [1]
Rangkaian ini membedakan pembentukan Mataram dari perluasan kekuasaannya. Awalnya, perubahan berlangsung dari kadipaten dalam tatanan Pajang menjadi kesultanan yang memiliki kedaulatan sendiri. [1]
Jangkauan luas, tetapi wilayahnya berlapis
Pada abad ke-17, khususnya di bawah Sultan Agung, Mataram disebut sebagai negara terkuat yang menyatukan sebagian besar Jawa—termasuk Jawa Barat kecuali Banten—serta mencakup wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Jangkauannya juga disebut meliputi Sukadana di Kalimantan Barat, Makassar di Sulawesi Selatan, serta Palembang dan Jambi di Sumatra. [1]
Namun, wilayah kerajaan bukan satu hamparan dengan status yang seragam. Mataram terdiri atas wilayah inti seperti kutagara dan nagaragung, juga mancanagara, pasisiran, serta daerah vasal. Sebagian wilayah dianeksasi, sementara sebagian lainnya memiliki tingkat otonomi yang berbeda. [1] Perbedaan ini penting: luas jangkauan memberi gambaran tentang kekuatan Mataram, sedangkan susunan wilayahnya menunjukkan bahwa hubungan pusat dengan setiap daerah tidak selalu sama.
Dari negara merdeka menuju perpecahan
Mataram pernah menjadi negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan Belanda; kedua pihak juga saling mengirim duta besar. Menjelang keruntuhannya, status itu berubah: Mataram menjadi protektorat Belanda dengan kedudukan swapraja. [1] Jadi, perubahan peta kekuasaan tidak hanya menyangkut batas wilayah, tetapi juga status politik kerajaan.
Perpecahan Mataram ditandai oleh Perjanjian Giyanti, yang ditandatangani dan diratifikasi pada 13 Februari 1755 oleh Pangeran Mangkubumi bersama VOC. Kesepakatan itu membagi Mataram menjadi negara-negara lebih kecil; separuh wilayahnya dijadikan wilayah Kesultanan Yogyakarta. Secara hukum, perjanjian tersebut menandai berakhirnya Mataram. [1]
Warisan politiknya terlihat dalam perubahan bentuk kekuasaan
Urutan perjalanannya memperlihatkan bahwa Mataram bukan satu susunan politik yang tetap. Kerajaan ini beralih dari wilayah bawahan Pajang menjadi kesultanan yang jangkauannya luas, tersusun atas daerah dengan tingkat keterikatan berbeda, lalu menjadi protektorat sebelum terbagi. Perjanjian Giyanti menjadi penanda akhirnya sebagai satu kerajaan secara hukum dan lahirnya tatanan wilayah yang lebih kecil. [1]
Sumber
- [1] Wikipedia bahasa Indonesia — Kesultanan Mataram. https://id.wikipedia.org/w/index.php?oldid=30007819&title=Kesultanan_Mataram (diakses 2026-10-03).